A. Prinsip Monitoring dan Evaluasi
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:
1) Obyektif dan profesional
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara protesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2) Transparan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses tentang informasi dan hasil monitoring dan evaluasi.
3) Partisipatif
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan dan masyarakat miskin itu sendiri.
4) Akuntabel
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan ekstenal.
5) Tepat waktu
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
6) Berkesinambungan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.
7) Serbasis indikator kinerja.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak
8) Manfaat
Hasil yang diperoleh dapat dipergunakan oleh semua pihak dalam upaya memperoleh mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang semakin baik dan waktu ke waktu.
9) Jujur
Pelaksanaan kegiatan pemantauan hendaknya menyajikan data yang senyatanya agar dapat diambil tindakan yang tepat, terarah dan terpadu.
B. Prosedur Monitoring dan Evaluasi
Dalam hal pelaskanaan monitoring dan evlausai harus memperhatikan :
1. Pelaku
Adalah semua pelaku/stakeholder yang berkepentingan dalam masalah penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan/ program penangguIangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut adalah pemantau (monitoring) bagi dirinya sendiri dan pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
2. Obyek
Obyek yang dipantau (monitoring) dan dievaluasi adalah semua kegiatan / program dan kebijakan publik yang terkait dengan usaha penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini pemantauan diIaksanakan sejak awal proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program terkait, yang dilakukan oleh seluruh stakeholder Kabupaten Tanah Laut baik yang dilakukan di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
3. Sarana
Sarana pemantauan (monitoring) kegiatan/program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan adalah segenap sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama
4. Metode
Metode pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ditentukan oleh pemantau sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing. Misalnya kaum jurnalis melaksanakan pemantauan dengan mempergunakan kaidah jurnalistik, kalangan perguruan tinggi mempergunakan metode penelitian, pemerintah menggunakan mekanisme pelaporan dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan hendaknya menyajikan data yang senyatanya agar dapat diambil tindakan yang tepat, terarah dan terpadu.
C. Mekanisme Evaluasi
Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk dapat memberikan umpan baik dalam pelaksanaan program apabila indicator tidak dapat dipenuhi. Hubungan antara bagian kondisi kemiskinan dengan bagian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, pada system evaluasi adalah apabila pada bagian kebijakan dan program dalam penanggulangan kemiskinan dari hasil evaluasi yang menyatakan indikator telah dipenuhi, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap bagian kondisi kemiskinan, apakah indikator tersebut tekah tercapai atau apakah kondisi kemiskinan telah menjadi lebih baik, maka perlu dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan dan program penanggulangan yang telah dilaksanakan.
Evaluasi yang dimengerti pada umumnya adalah kegiatan tahap akhir suatu program/kegiatan untuk menilai apakah sebuah program/kegiatan dinilai berhasil atau gagal. Namun sebenarnya evaluasi dapat dibagi ke dalam 4 tingkatan:
1. evaluasi praprogram/ kegiatan;
2. evaluasi pada saat berjalan;
3. evaluasi summatif (akhir); dan
4. evaluasi dampak.
Dari ke 4 tingkatan evaluasi diatas digunakan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas suatu program. Jaadi evaluasi bukan merupakan kegiatan sekali saja pada saat akhir program/kegiatan. Tapi, evaluasi lebih sebagai kegiatan berkelanjutan selama program/kegiatan berjalan. Dalam rangka mendorong partisipasi menyeluruh terhadap pihak yang terlibat pada atau terkena dampak program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka dipilih menggunakan pendekatan partisipatif.
1. WHO – Siapa melakukan evaluasi ?
Pelaku evaluasi bisa individu atau tim. Tim evaluasi bisa ditunjuk secara khusus, atau bahkan oleh tim dari masyarakat itu sendiri. Pelaku evaluasi yang lain bisa oleh lembaga donor, tim evaluator dari luar, atau kombinasi dari pelaku-pelaku di atas. Berikut ini merupakan masukan tentang siapa yang bisa dilibatkan sebagai pelaku dalam evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
Pelaku | Bagaimana Keterlibatan Mereka |
Tim Pengarah | o Bertanggungjawab secara penuh terhadap evaluasi |
Tim Teknis | o Memberikan masukan dalam tahap penyusunan o Membantu menyusun kerangka evaluasi o Membantu dalam memonitor suatu aktifitas o Diwawancarai untuk memperoleh masukannya tentang program/kegiatan o Berpartisipasi dalam lokakarya dan pertemuan-pertemuan evaluasi o Diinformasikan tentang kemajuan program/ kegiatan o Ikut serta merayakan kesuksesan dari upaya mereka |
Masyarakat | o Diwawancarai untuk memperoleh masukannya tentang program/kegiatan o Diinformasikan tentang kemajuan program/ kegiatan o Diundang untuk menghadiri acara evaluasi |
Komunitas di wilayah yang terkena program | o Diwawancarai untuk memperoleh pandangan-nya dan apa dampak dari program/kegiatan ke mereka |
Perguruan tinggi | o Membantu dalam menyusun evaluasi o Membantu dalam melakukan evaluasi o Melakukan wawancara bila dibutuhkan pihak independen untuk melakukannya |
Pihak yang Tidak/Kurang Menyukai Adanya Program/kegiatan ini | o Diwawancarai untuk memperoleh pandangan-nya, misalkan dengan menggunakan pihak yang independen o Diinformasikan tentang hasil pemantauan dan evaluasi |
Pemerintah Pusat dan Provinsi | o Memberikan dukungan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi o Memberikan masukan tentang berbagai hal yang perlu dipantau dan evaluasi |
Media Massa | o Diberikan siaran pers tentang hasil yang telah dicapai oleh program/kegiatan o Memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pelaporan secara berkala o Mengudang mereka dalam aktifitas-aktifitas evaluasi |
Pemerintah Daerah | o Membantu dalam menyiapkan evaluasi o Datang pada acara-acara evaluasi |
2. WHAT – Apa yang perlu dievaluasi?
Beberapa pertanyaan berikut ini perlu dimunculkan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu dievaluasi:
a. Apakah tujuan program/kegiatan telah tercapai?
b. Apakah hasil yang diharapkan telah seimbang dengan segala daya upaya yang dikeluarkan?
c. Bagaimana program/kegiatan bisa diperbaiki?
d. Komponen apa saja yang perlu diganti atau diperbaiki?
e. Apa saja yang telah berjalan dengan baik dan benar, dan apa saja yang salah?
f. Apa saja dampak langsung dan tidak langsung dan program/kegiatan?
Dengan demikian, beberapa topik yang bisa dievaluasi meliputi: tujuan, kerjasama, kinerja, dampak, kepemimpinan.
3. WHY – Mengapa harus evaluasi?
Beberapa alasan mengapa perlu evaluasi adalah:
a. Untuk memperbaiki fokus dan prosedur dan program/kegiatan selama perjalanannya.
b. Untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dari orang-orang yang terlibat dalam program/kegiatan.
c. Untuk menyediakan inforrnasi bagi perencanaan dari program/kegiatan lainnya
d. Untuk menunjukkan manfaat dan upaya yang dilakukan
e. Untuk memperoleh alasan dalam pengembangan program/kegiatan secara lebih luas.
f. Untuk akuntabilitas.
g. Untuk menyediakan infomasi terhadap evaluasi pada tingkat yang lebih tinggi
Suatu proses evaluasi yang terencana dengan baik, tidak seharusnya membutuhkan banyak waktu dan sumberdaya.
4. WHEN — Kapan sebaiknya evaluasi dilakukan?
Secara ideal, proses evaluasi dilakukan selama program/kegiatan berlangsung. Termasuk dalam hal ini adalah monitoring secara rutin, penilaian (review) terhadap perkembangan secara berkala, evaluasi pada jangka menengah (mid-term), dan evaluasi pada masa akhir. Akan tetapi, dengan berbagai macam alasan, proses evaluasi yang ideal seringkali sulit untuk diwujudkan. Kadangkala pada masa akhir program/kegiatan kita baru merasa membutuhkan suatu evaluasi. Di tengah perjalanan, sewaktu kita mengetahui adanya perkembangan yang tidak begitu menggembirakan, maka kita melakukan evaluasi. Tetapi kapan pun evaluasi dilakukan, tetap saja merupakan suatu yang berguna, terutama terhadap kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan, disarankan untuk dilalukan secara berkala, yaitu:
1. Setiap bulannya untuk melihat pencapaian keluaran dan masing-masing hasil, dan
2. Setiap tiga bulan, untuk melihat pencapaian hasil dari masing- masing tujuan Sedangkan evaluasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan, disarankan untuk dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran (Desember/Januari).
5. HOW - Bagaimana melakukan evaluasi?
Beberapa poin diskusi tentang bagaimana melakukan evaluasi, antara lain:
o lnformasi apa saja yang diperlukan?
Contoh: Manfaat partisipasi bagi kelompok sasaran
o Sumber-sumber informasi diperoleh dari mana?
Contoh: Tokoh informasi dalam masyarakat
o Teknik apa yang digunakan dalam pengumpulan informasi?
Contoh: Focus group discussion
o Instrumen apa yang diperlukan?
Contoh: Check list
o Bagaimana menganalisa informasi-informasi yang diperoleh?
Contoh: Sekian persen kelompok sasaran mendapat manfaat dari program/ kegiatan
o Bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi?
Contoh: Menggunakannya untuk mernpengaruhi kebijakan
6. WHERE - Dimana melakukan evaluasi?
Beberapa poin diskusi tentang dimana evaluasi dilakukan, antara lain:
o Informasi apa saja yang diperlukan?
Contoh: Manfaat partisipasi bagi kelompok sasaran
Dalam mekanisme ada enam tahapan yang akan dilakukan dalam melaksanakan Evaluasi, yaitu:
1. Membentuk tim evaluasi.
2. Menyusun Evaluasi.
3. Mengumpulkan data (informasi).
4. Menganalisan data (informasi).
5. Menyimpulkan dan pelaporan
D. Menyusun Evaluasi
Tahap penyusunan dan suatu evaluasi adalah yang terpenting dan tersulit. Yang pertama dilakukan, adalah memikirkan secara seksama tentang siapa yang akan dilibatkan dalam tahap penyusunan. Dukungan terhadap suatu evaluasi sangatlah dibutuhkan dan setiap pihak. Oleh karena itu, dengan semakin banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan suatu evaluasi, maka dukungan terhadap evaluasi akan semakin banyak dan pada akhirnya mereka akan Iebih tertarik untuk rnengetahui hasil dan evaluasi tersebut. Perlu diingat, bahwa keterlibatan bukan berarti harus masuk dalam keanggotaan Tim evaluasi. Melalui serangkaian pertemuan dan diskusi baik formal maupun nonformal, berbagai pihak dapat diajak untuk membantu menyusun beberapa hal dalam bagian di bawah ini. Adapun penyusunan evaluasi terbagi menjadi empat bagian, yaitu:
1. Merumuskan tujuan dan lingkup dari suatu evaluasi, seperti:
a. Menentukan alasan kenapa mengevaluasi Program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan.
b. Menentukan sumberdaya apa yang tersedia, dari mulai pembiayaan sampai dengan waktu para pihak yang ingin terlibat.
c. Pada umumnya, dari dana program/kegiatan disisihkan sebesar 5% untuk monitoring dan evaluasi.
d. Menentukan siapa yang akan dilibatkan dan melaiui mekanisme apa. Siapa pelaku yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh perencanaan penanggulangan kemiskinan.
e. Menentukan seberapa besar cakupan dari evaluasi yang akan dilakukan.
f. Akan lebih baik bila menyelesaikan suatu evaluasi yang terfokus, dibandingkan dengan memiliki rencana evaluasi yang komplit tetapi tidak pernah dilakukan.
g. Menentukan keahlian macam apa yang dibutuhkan dari pihak luar.
h. Bisa menggunakan fasilitator yang independen selalu merupakan ide yang baik.
i. Menentukan waktu serta batas akhirnya.
j. Menentukan siapa yang akan menggunakan hasil evaluasi dan untuk apa
2. Perjelas tujuan dan sasaran dari program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, seperti:
a. Memahami, kenapa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan.
b. Memperhatikan, apakah program penanggulangan kemiskinan memiliki tujuan dan sasaran yang Iayak untuk dievaluasi
Jangan kita sampai terjebak untuk melakukan evaiuasi pada suatu program/kegiatan yang kita pun tidak begitu yakin apakah tujuan beserta sasarannya Iayak
c. Bila dibutuhkan, perjelas tujuan dan sasaran dari Program penanggulangan kemiskinan. Meskipun program penanggulangan kemiskinan telah memiliki tujuan dan sasarannya, tetapi akan lebih baik bila tujuan dan sasaran tersebut disesuaikan dengan kondisi lokal.
3. Identiflkasi indikator-indikator dan pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi, seperti:
a. Menentukan indikator apa yang akan digunakan untuk memantau dan menilai kinenja.
Indikator Partisipasi:
o Adanya kontribusi dari pelaku non pemerintah
o Terorganisirnya partisipasi
o Memberdayakan masyarakat untuk mandiri dan menentukan solusi atas permasalahannya
b. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan memandu proses evaluasi
o Tingkat dan kualitas partisipasi?
o Biaya dan manfaat dari partisipasi untuk masing-masing pelaku?
o Dampak dari partisipasi?
o Keberlanjutan partisipasi?
c. Menentukan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan ke pelaku yang mana.
d. Menentukan informasi tambahan apa lagi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan evaluasi..
4. Merencanakan suatu aktifitas evaluasi, seperti:
a. Menyusun suatu system untuk memantau (memonitor) indikator- indikator secara berkala.
b. Menentukan evaluasi apa lagi yang dibutuhkan selama program/kegiatan berlangsung untuk memperoleh dan menganalisa informasi sehingga perlanyaan-penanyaan dalam evaluasi dapat terjawab.
E. Pengumpulan Data (Informasi)
Data (informasi) yang dikumpulkan adalah indikator sosial ekonomi yang mancerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dalam pemenuhan hak- hak dasar, dan indikator kinerja kebijakan dan program yang diarahkan untuk memenuhi hak- hak dasar masyarakat miskin.
informasi tersebut akan berasal dari monitoring dan indikator-indikator yang telah dibuat dan disepakati. Apa yang akan dimonitor sangat ditentukan oieh indikator-indikator yang telah dipilih. Agar lebih efektif, maka dari awal perlu mempenjelas:
(a) sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring;
(b) siapa yang akan melakukannya;
(c) bagaimana informasi dikumpulkan;
(d) seberapa sering monitoring dilakukan; dan
(e) siapa yang akan menggunakan informasi tersebut’?
Data dari informasi yang diperlukan KPK-D untuk monitoring dan evaluasi antara lain dikumpulkan dan:
(1) hasil laporan rutin dinas/ instansi pelaksana kebijakan program;
(2) hasil pendataan oleh kantor Statistik;
(3) hasil penelitian dan kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan secara lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pihak ainnya;
(4) hasil pemberitaan media rnassa; dan
(5) hasil laporan dan kelompok masyarakat.
F. Menganalisa Data (Informasi)
G. Menyimpulkan dan Pelaporan
Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijakan secara objektif. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap. Konsolidasi laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga swadaya masyarakat, media massa, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Selanjutnya, Komite penanggulangan Kemiskinan daerah menggabungkan berbagai hasil laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah menjadi sebuah laporan monev penanggulangan kemiskinan daerah. Laporan tersebut disertai dengan rekomendasi kebijakan untuk merespon kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya diberikan kepada Bupati, dan dinas/instansi terkait serta dideseminasikan kepada masyarakat luas.
Pelaporan hasil monev penanggulangan kemiskinan disusun dalarn bentuk populer yang sederhana, menarik dan mudah dipahami serta mudah diakses oleh, pubilk dan kemudian dideseminasikan agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat rnelalui berbagai media yang ada. Hasil temuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan:
(1) memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
(2) melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program,
(3) meningkatkan keterbukaan, dan
(4) Pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program, dan meningkatkan studi kebijakan bagi para akademisi dan peneliti.
Tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dirumuskan dalam pembahasan antar dinas/instansi dan pertemuan/dengar pendapat dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk menanggapi laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk reorientasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Selanjutnya akan dikeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan untuk meneruskan, menghentikan sementara ataupun membatalkan suatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keputusan yang disusun dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat miskin, administrasi pengangaran dan pertimbangan lain yang mendesak.
Gambar Tahapan yang dilakukan dalam evaluasi
Bagan alir seperti tergambar diatas merupakan penjelasan atas tahapan aktivitas monitoring dan evaluasi sebagai pengembangan dari proses monitoring dan evaluasi konvensional yang selama ini dipergunakan sebagai berikut:
Langkah Pertama
MENENTUKAN AKTIFITAS MONITORING DAN EVALUASI
Beberapa aktifitas dalam monitoring dan evaluasi partisipatif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengorganisir suatu lokakarya untuk merencanakan evaluasi.
2. Melakukan monitoring secara berkala dan indikator-indikator yang dipilih.
3. Mengambil foto dari aktifitas program/kegiatan.
4. Melakukan pertemuan secara berkala untuk menilai perkembangan dari program/kegiatan
5. Melakukan survey ke para pengguna program/kegiatan.
6. Melakukan survey, wawancara, diskusi kelompok terfokus dengan mereka yang terlibat atau terkena dampak dari program/kegiatan penanggulangan kemiskikan
7. Menunjukkan hasil dari pemantauan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan ke publik
Untuk memonitor dan bahkan mengevaluasi beberapa hal di SPKD, akan Iebih baik juga melibatkan komunitas di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan. Kalau ini disepakati, maka:
1. Perjelas apa yang akan dipantau dan kenapa.
2. Lakukan sesederhana mungkin.
3. Jadikan proses tersebut cepat dan mudah.
4. Sediakan masukan secara berkala ke komunitas tentang hasilnya.
5. Pasangkan atau sebarluaskan hasil monitoring di tempat-tempat publik.
Bila lokakarya dan pertemuan merupakan salah satu aktifitas evaluasi partisipatif, maka sangat penting untuk memperhatikan beberapa langkah persiapan berikut ini:
1. Perjelas tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari lokakarya untuk peserta, pengelola program/kegiatan, tim evaluasi, dan masyarakat luas
2. Rencanakan dengan matang dengan berbagai macam skenario serta urutan aktifitasnya
3. Miliki ketentuan yang jelas dan pertanyaan-pertanyaan yang fokus untuk setiap sesi. Akan lebih baik, bila hal-hal ini tertulis untuk dapat dijadikan panduan bagi fasilitator
4. Lakukan dengan sesederhana mungkin
5. Gunakan waktu dengan arif, jangan terlalu ambisius dalam menentukan apa yang harus dicapai
6. Hindari fasilitasi yang menyebabkan peserta merasa dimanipulasi terhadap hasil dimana mereka belum menyepakatinya.
7. Gunakan aktifitas untuk menciptakan suasana yang cair sesama peserta
8. Semaksimal mungkin, tempelkan seluruh materi dan hasilnya di tempat yang dapat dilihat peserta dan fasilitator- agar tidak terjadi pengulangan dan kebingungan
9. Mintalah bantuan kepada panitia untuk menuliskan hasil-hasil diskusi kelompok (bila ada) - bukan peserta yang menjadi notulen
10. Lakukan secara bergantian antara diskusi kelompok dengan pleno, tetapi jangan terlalu berlebihan
11. Frustasi dan konflik adalah suatu hal yang wajar dalam suatu Iokakarya. Ketahui bagaimana mengelolanya dan jangan terlalu khawatir
12. Jangan terlalu khawatir bahwa lokakarya tidak mencapai sesempurna yang diharapkan. Orang senang untuk berbicara bersama dan menyampaikan ide- ide mereka; dan bila mereka memiliki kesempatan ini, maka kemungkinan besar lokakarya tersebut berhasil
Dan agar Iokakarya tersebut dapat menjadi lebih efektit, produktif, dan bermanfaat, hendaknya :
1. Jelaskan tujuan, Iingkup, serta hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya tersebut
2. Mintalah kepada para peserta untuk saling memperkenalkan diri, dan bila dibutuhkan Iakukan “ice braket” untuk mencairkan suasana
3. Jelaskan agenda dan proses dari lokakarya tersebut, serta peran dari fasilitator
4. Mintalah kepada para peserta untuk mengutarakan apa yang mereka ingin capai dari lokakarya ini. Misalnya gunakan pertanyaan: apa yang akan menjadikan Iokakarya ini bermanfaat bagi Anda’? Bila dibutuhkan dan Iayak, sempurnakan agenda sesuai dengan kebutuhan peserta
5. Jelaskan hasil dan Iokakarya dan sepakati Iangkah tindak lanjutnya
6. Bila diperlukan, mintalah peserta untuk menuliskan evaluasi mereka terhadap lokakarya yang baru mereka ikuti
7. Tutuplah Iokakarya dengan meminta peserta untuk mengatakan manfaat apa yang telah mereka peroleh dari lokakarya tersebut
Dokumentasikan lokakarya dan sediakan laporan tertulis untuk dibagikan kepada para peserta dalam waktu yang tidak terlalu lama
Langkah kedua
MEMBUAT DAFTAR AKTIFITAS UNTUK MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF
Partisipasi
1. Identifikasi para pelaku yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi partisipatif
2. Identifikasi informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku
3. Terintegrasinya keterlibatan pengelola program/kegiatan dan para pelaku dalam proses monitoring dan evaluasi partisipatif
4. Kelompok-kelompok tersebut bukan hanya dikonsultasikan, tetapi memiliki peran yang penting dalam setiap tahap monitoring dan evaluasi partisipatif
Menentukan
5. Kenapa kita melalukan evaluasi?
6. Untuk siapa kita lakukan evaluasi?
7. Apa yang perlu dinilai?
8. Bagaimana mengelolanya?
9. Kapan harus selesai?
10. Sumberdaya apa yang dibutuhkan?
11. Untuk apa dan bagaimana hasil digunakan?
Menyusun
12. Lingkup serta fokus dari evaluasi
13. Metode dan alat yang akan digunakan
14. Ukuran serta indikator yang akan digunakan
15. Metode untuk mengumpulkan, menyebarluaskan, dan melaporakan hasil- hasil temuan
Aksi
16. Informasi kualitatif dan kuantitatif apa saja yang akan dikumpulkan?
17. Bagaimana data akan dikumpulkan?
18. Bagaimana data akan dianalisa dan dirumuskan?
19. Bagaimana data akan dikonfirmasikan dan disepakati?
20. Bagaimana format den laporan akhir serta pemaparannya?
Menggunakan Hasil
21. Menyepakati rekomendasi yang diusulkan.
22. Memperbaiki rekomendasi bila ada masukan.
23. Menindaklanjuti dan mengawal rekomendasi.
24. Menggunakan berbagai masukan untuk memperbaiki evaluasi di masa mendatang.
Gambar Mekanisme dan Prosedur Monitoring dan evaluasi Penanggulangan kemiskinan
Sistem evaluasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dan sistem perancanaan dan penganggagaran nasional. Hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat penting sebagai masukan bagi penyusunan rencana dan anggaran.
Integrasi kedalam sistem perencanaan dan penganggaran diperlukan agar masalah penanggulangan kemiskinan mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Oleh sebab itu, siklus monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus menyesuaiakan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hasil sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskianan secara keseluruhan harus selesai sebelum proses perencanaan dan penganggaran dimulai, hal ini diperlukan agar terjadi optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil monitoring dan evaluasi dalam proses penanggulangan kemiskinan.
Upaya yang perlu ditempuh untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan adalah:
1) membangun system monitoring dan evaluasi yang terpadu dengan memperhatikan pemenuhan hak - hak dasar masyarakat miskin.
2) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi secara reguler dan terpilah dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
3) mengembangkan standarisasi tentang indikator, variabel dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak- hak dasar masyarakat miskin.
4) memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data, informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
5) melakukan survey secara reguler tentang tingkat kepuasan penerima layanan.
6) melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan yang diperoleh dan kegiatan monitoring.
H. Kelembagaan Monev di Tingkat Daerah
Tatanan kelembagaan monev penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah laut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan di pusat, dimana TKPKD menjadi Penanggung jawab utamanya.
TKPKD memfasilitasi Forum Konsultasi Monitoring dan E valuasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Forum Konsultasi Monev Daerah) yang merupakan institusi tertinggi untuk pengkajian dan pengambilan kebijakan atas hasil-hasil monev penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan secara internal oleh lembaga pemerintah maupun secara independen oleh lembaga non pemerintah di daerah. Forum Monev Daerah adalah sebuah forum lintas pelaku yang unsur-unsurnya melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah.
Sedangkan untuk melakukan kegiatan teknis operasional konsolidasi hasil hasil monev di daerah TKPKD membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Pokja Monev Daerah). Pokja monev Daerah dikoordinasi oleh lembaga dengan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah, didukung oleh kantor statistik dan lembaga lain sesuai kebutuhan daerah. Hasil konsolidasi monev oleh Pokja Monev Daerah disampaikan kepada Forum Monev Daerah.
